Mamuju – Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Yusuf Tahir, menjadi narasumber pada kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Intelektual (FORMAL) Sulbar dengan tema “Mengawal Demokrasi, Merawat Kebangsaan Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera”. Kegiatan tersebut berlangsung pada 23–24 Agustus 2026 di Hotel D’Sanum, Mamuju.
Diskusi ini diikuti oleh peserta dari berbagai unsur, antara lain kelompok pemuda, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Muh. Yusuf Tahir hadir mewakili Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat sekaligus menyampaikan materi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam paparannya, Muh. Yusuf Tahir menyampaikan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pesta demokrasi seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Menurutnya, kualitas demokrasi juga tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari melalui penerapan nilai-nilai Pancasila.
“Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan pemilu dan pilkada, tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari melalui pengamalan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi. Namun demikian, perbedaan tersebut harus disikapi dengan tetap membuka ruang dialog, musyawarah, dan pencapaian kesepakatan bersama sebagai bentuk penguatan persatuan.
Oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti taat terhadap hukum, memenuhi kewajiban sebagai warga negara, menjaga persatuan dan kesatuan, menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, serta berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sebagai salah satu misi pembangunan daerah. Dalam konteks demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, keterbukaan, kepatuhan terhadap aturan, serta pengawasan publik yang konstruktif.
Kegiatan diskusi yang digelar FORMAL Sulbar ini menjadi ruang dialog bagi generasi muda dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman mengenai demokrasi, kebangsaan, dan peran aktif warga negara dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
#SuhardiDuka #JundaMaulana #DarwisDamir #pancadaya #majudansejahtera
Komentar