MAMUJU – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Mamuju pada Senin 20 Juli 2026.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sebagai upaya penguatan fungsi pengawasan kelembagaan sekaligus dalam rangka menyambut Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Tahun 2026.
Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar, Budi Hartawan Panjaitan, didampingi oleh Kasi Intel Kejati Sulbar. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Kementerian Agama Sulbar, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Intelijen Negara (BIN), Korem 142 Tatag, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) Sulbar.
Dalam sambutannya, Kajati Sulbar Budi Hartawan Panjaitan menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menjaga kondusivitas daerah. Ia berharap di akhir acara dapat melahirkan rekomendasi yang dapat disepakati bersama guna memperkuat sinergi lintas instansi dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan di Sulawesi Barat .
Keikutsertaan Badan Kesbangpol Sulbar dalam forum ini memiliki arti penting sebagai langkah mitigasi dan deteksi dini terhadap perkembangan aliran kepercayaan maupun pemahaman keagamaan di masyarakat yang berpotensi memicu gangguan ketertiban umum.
Seusai kegiatan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, menyampaikan komentar terkait pelaksanaan rakor tersebut.
“Rapat koordinasi Tim PAKEM ini sangat penting sebagai wadah penyamaan persepsi dan penguatan sinergi antarinstansi di daerah. Kesbangpol Sulbar mendukung penuh langkah-langkah proaktif dan preventif ini agar potensi kerawanan sosial terkait aliran kepercayaan dapat kita deteksi sejak dini, sehingga ketenteraman serta kerukunan umat beragama di Sulawesi Barat tetap terjaga dengan baik,” ujar Darwis Damir.
Rapat koordinasi ini sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan, kerukunan umat beragama, dan ketenteraman masyarakat di Sulawesi Barat.
Komentar