MAMUJU – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, menjadi narasumber pada Seminar Pembangunan Daerah bertajuk “Menakar Arah Pembangunan: Aktivasi Peran Civil Society dalam Ruang Kebijakan Publik” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Barat di Aula Teater Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (15/6/2026).
Dalam paparannya, Darwis Damir menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat sipil (civil society), dalam setiap tahapan pembangunan.
Menurutnya, Sulawesi Barat telah menetapkan target pembangunan jangka menengah menuju tahun 2030 dengan dua tujuan utama, yakni mewujudkan Sulawesi Barat yang maju melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui penurunan kemiskinan dan ketimpangan secara berkeadilan dan inklusif.
“Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan rata-rata 1 persen per tahun tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat,” ujar Darwis.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat sipil memiliki posisi strategis dalam pembangunan modern. Selain sebagai mitra pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, masyarakat sipil juga berperan sebagai pengawas kebijakan publik, jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, agen pemberdayaan masyarakat lokal, serta penggerak partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Menurut Darwis, keterlibatan masyarakat sipil yang kuat akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Karena itu, ruang partisipasi publik harus terus diperluas agar masyarakat dapat terlibat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan.
Dalam kesempatan tersebut, Darwis juga memaparkan pentingnya pembagian peran antarpemangku kepentingan. Pemerintah daerah berperan membuka ruang partisipasi dan memperkuat keterbukaan informasi publik. Organisasi masyarakat sipil diharapkan memperkuat kapasitas advokasi berbasis data dan kajian. Akademisi serta perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian dan rekomendasi kebijakan, sedangkan media massa berfungsi menyebarluaskan informasi pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan daerah saat ini memerlukan pendekatan kolaboratif melalui model Pentahelix, yaitu sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat sipil, dan media.
“Pembangunan modern tidak lagi berjalan secara top-down. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur untuk berkolaborasi dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan daerah,” katanya.
Darwis menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari meningkatnya partisipasi masyarakat, kualitas demokrasi, ketahanan sosial, stabilitas daerah, dan kuatnya modal sosial masyarakat.
Ia menilai nilai-nilai kearifan lokal Sulawesi Barat seperti Sipamandaq, Sibaliparriq, dan Malaqbiq merupakan modal sosial yang sangat penting dalam memperkuat kolaborasi pembangunan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.
Pada akhir pemaparannya, Darwis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan masyarakat sipil sebagai subjek pembangunan yang aktif, kritis, dan konstruktif dalam mengawal arah pembangunan daerah.
“Pembangunan yang berhasil bukan hanya direncanakan oleh pemerintah, tetapi dirancang, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi bersama. Dari partisipasi lahir kepercayaan, dari kepercayaan lahir kolaborasi, dan dari kolaborasi lahir pembangunan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Seminar yang diikuti oleh mahasiswa, akademisi, organisasi kepe
Komentar