Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, membawakan keynote speech pada kegiatan Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Praktik Pengawasan Keuangan” tersebut diikuti oleh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Kabupaten Mamuju, serta Inspektorat Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat yang turut mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam sambutannya, M. Natsir menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna strategis dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.
Hal tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Ia menegaskan, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggung jawab.
Selain itu, Inspektur juga menekankan pentingnya penguatan posisi Inspektorat sebagai early warning system pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan APIP tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata dan berdampak terhadap pembangunan daerah.
“Peran konsultatif APIP juga perlu terus ditingkatkan dengan tetap menjaga integritas dan profesionalisme,” tegas Natsir.
Sharing session tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat Syakran Budi, Korwas Investigasi BPKP Sulawesi Barat Rochmad Budiyono, serta Kasatgas Wilayah IV KPK RI Basuki Haryono. Para narasumber membahas berbagai aspek terkait tata kelola keuangan daerah, praktik pengawasan, serta perspektif hukum keuangan negara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas Inspektorat provinsi maupun Inspektorat kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah dapat semakin diperkuat.
Forum ini juga diharapkan menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara DJPb, BPKP, KPK, Inspektorat provinsi, dan Inspektorat kabupaten dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
Komentar