Mamuju – Pasca penutupan 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Mamuju yang dinilai belum memenuhui persyaratan, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju untuk turun langsung ke lapangan memantau kelayakan dapur SPPG.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti forum Bupati se-Sulawesi Barat di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis, 9 April 2026.
Sutinah mengaku menyayangkan kondisi tersebut karena berdampak pada terputusnya penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Mamuju.
“Kita juga menyayangkan ya, karena tentu kan manfaatnya untuk anak-anak kita, banyak sekolah-sekolah beberapa hari ini tidak mendapatkan MBG karena dampak dari ditutupnya beberapa dapur ini,” ujarnya.
Untuk mengintervensi permasalahan tersebut, Ia meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju untuk turun langsung dalam upaya memastikan seluruh dapur yang ditutup segera memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS) yang menjadi kewenangan dinas tersebut.
“Saya juga meminta untuk dinas kesehatan yang menjadi kewenangan kita dalam pengurusan SLHS-nya, itu tolong teman-teman betul-betul turun langsung melihat dapurnya apakah memang memenuhi syarat atau tidak,” jelasnya.
Namun, Sutinah menegaskan bahwa hanya dapur yang memenuhi ketentuan yang akan diberikan SHLS.
“Yang memenuhi syarat kita kasih izin. Kita berikan SLHS, yang tidak memenuhi syarat ya tetap kita tidak berikan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Mamuju berharap langkah tersebut dapat menjamin kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Komentar