Pasangkayu — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu terus memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui pelaksanaan Rapat Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Pasangkayu, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Pasangkayu,
Badaruddin, hadir mewakili Bupati Pasangkayu.
Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pasangkayu, serta pimpinan perangkat daerah, di antaranya Bapperida, BPKAD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas PMD, Dinas Koperindag,
Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perizinan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Hadir pula Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pasangkayu bersama pejabat teknis bidang ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Badaruddin menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan instrumen strategis dalam sistem perlindungan sosial nasional. Menurutnya, program tersebut memberikan jaminan perlindungan sosial ekonomi bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
“Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pekerja memiliki kepastian perlindungan terhadap berbagai risiko kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua hingga pensiun. Ini merupakan bagian penting dari komitmen negara dalam memastikan kesejahteraan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum kepatuhan ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha dan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemkab Pasangkayu berharap melalui sinergi antarinstansi, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus diperluas sehingga perlindungan bagi tenaga kerja di daerah dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pewarta (Fikran)
