Mamuju – Semangat kolaborasi dan optimisme pembangunan sektor kelautan dan perikanan mewarnai pelaksanaan Rapat Daring Koordinasi dan Kolaborasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (01/04/26)
Rapat yang berlangsung secara hybrid ini tidak hanya menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah antar pemerintah provinsi dan kabupaten, tetapi juga momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan berbasis data demi mendorong terwujudnya Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, sesuai dengan komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Sekprov Sulbar, Junda Maulana melalui PANCA DAYA.
Dalam arahannya, Kepala DKP Sulbar Safaruddin,S.DM menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya forum koordinasi, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi pasca Idul Fitri 1447 H. Ia menekankan pentingnya pembaruan data sektor kelautan dan perikanan di seluruh kabupaten, meliputi jumlah tambak produktif, kapal aktif, serta jumlah nelayan.
“Data yang akurat menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, DKP Provinsi juga merencanakan sejumlah langkah konkret, seperti penyaluran bantuan bibit ikan nila serta perbaikan kolam di Kabupaten Mamasa. Upaya penyederhanaan proses penerbitan rekomendasi KKPRL juga menjadi perhatian utama guna mendorong kemudahan investasi dan pelayanan publik.
Program Unggulan dan Tantangan di Tingkat Kabupaten
Masing-masing kabupaten turut memaparkan program kerja dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2026.
– Kabupaten Pasangkayu menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan bioflok air tawar, serta kebutuhan alat tangkap dan coolbox. Penyederhanaan birokrasi perizinan menjadi harapan utama.
– Kabupaten Mamuju Tengah mengembangkan kampung nelayan dan budidaya nila, namun menghadapi kendala serius berupa penurunan produksi rumput laut akibat hama penyu serta rendahnya minat generasi muda terhadap sektor perikanan.
– Kabupaten Mamuju fokus pada pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, serta mendukung program kampung nelayan sebagai prioritas nasional.
– Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menjalankan dua lokasi program kampung nelayan, pelatihan nelayan, serta memperluas peran melalui pembentukan Bidang Pangan yang berfokus pada Gerakan Pangan Mandiri (GPM).
– Kabupaten Majene mengusulkan program kampung nelayan, peningkatan perlindungan nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta pengadaan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Namun, kendala pelayanan dokumen kapal yang terpusat di Mamuju menjadi perhatian serius.
Isu Strategis: Perizinan, Regenerasi Nelayan, dan Inflasi Ikan
Diskusi juga mengerucut pada sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan bersama, di antaranya:
– Proses perizinan yang masih panjang dan kompleks, khususnya terkait KKPRL
– Penurunan minat generasi muda menjadi nelayan
– Serangan hama penyu terhadap budidaya rumput laut
– Kenaikan harga ikan yang berdampak pada inflasi daerah
– Keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan program
Selain itu, kebutuhan akan data yang valid dan terintegrasi menjadi sorotan utama, mengingat masih terdapat perbedaan antara data kabupaten dan provinsi.
Langkah Tindak Lanjut dan Penguatan Koordinasi
Sebagai tindak lanjut, seluruh DKP kabupaten diminta untuk segera menyusun dan menyerahkan data rinci terkait jumlah kapal, alat tangkap, produksi, serta potensi wilayah masing-masing. Komunikasi langsung antara kabupaten dan provinsi juga didorong untuk mempercepat sinkronisasi data dan program.
Pemerintah provinsi akan menindaklanjuti berbagai usulan yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah, serta meneruskan proposal strategis ke pemerintah pusat. Sosialisasi tata ruang laut dan penguatan koordinasi lintas sektor juga akan terus dilakukan.
Komitmen Bersama Menuju Sulbar yang Maju dan Sejahtera
Menutup kegiatan, Safaruddin menyampaikan kesan dan pesan positif atas antusiasme dan partisipasi aktif seluruh peserta.
Komentar