Mamuju – Penyegelan terhadap salah satu sekolah PAUD di Desa Lamba-Lamba Kecamatan Pangale oleh Kepala Desa Lamba-Lamba menuai kecaman keras dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (IPM-MATENG). Ketua IPM-MATENG, Afdal Alfarizhy, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak dapat dibenarkan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia.
Menurut Afdal, klarifikasi yang diberikan oleh Kepala Desa dan Kepala Dinas Pendidikan saat dihubungi via telefon justru menunjukkan adanya perbedaan informasi yang sangat mencolok. “Keterangan yang kami terima sangat bertolak belakang. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ada kepentingan lain di balik tindakan penyegelan sekolah tersebut,” ungkapnya, Rabu (23/7/2025).
Ia menegaskan bahwa sekolah adalah tempat yang sakral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tidak semestinya dijadikan objek konflik atau permainan kekuasaan oleh oknum pejabat desa. “Di Mamuju Tengah, kita membutuhkan SDM yang unggul untuk menghadapi tantangan masa depan. Maka tidak ada alasan yang sah secara moral maupun hukum untuk menutup akses pendidikan anak bangsa” tegas Afdal.
Aksi penyegelan ini tidak hanya memaksa para siswa untuk belajar di rumah warga, namun juga menciptakan suasana ketidakpastian dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Afdal menilai bahwa tindakan kepala desa tersebut berpotensi mencederai semangat pendidikan dan melemahkan komitmen bersama dalam membangun generasi masa depan.
“Jika sekolah-sekolah ditutup oleh pemerintah setempat, lalu bagaimana kita bisa bicara tentang mencerdaskan anak bangsa? Ini adalah preseden buruk dan bisa menjadi ancaman nyata bagi dunia pendidikan jika dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
IPM-MATENG secara tegas mendesak pemerintah daerah dan khususnya pemerintah desa untuk segera mengambil langkah penyelesaian yang adil dan berpihak pada kepentingan anak bangsa. Mereka juga meminta agar tindakan yang merusak wajah pendidikan seperti ini tidak terulang kembali.
“Kita tidak sedang membahas sekadar bangunan, tapi masa depan anak bangsa.
Pendidikan tidak boleh dijadikan korban dari konflik internal atau kepentingan sesaat,” tutup Afdhal.
