MAMUJU, – SulbarNews.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengambil langkah tegas menyikapi kasus dugaan penahanan ratusan ijazah asli milik mantan karyawan sebuah perusahaan minimarket di Kabupaten Mamuju.
Langkah pengawasan ini menyusul mencuatnya polemik penahanan dokumen penting pekerja yang turut dikawal oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulbar bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulbar. Senin 16 November 2026
Berdasarkan surat undangan resmi tertanggal 15 November 2026 yang ditandatangani Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim, lembaga legislatif ini memandang perlu adanya pendalaman, klarifikasi, serta pencarian solusi
sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Komisi IV DPRD Sulbar dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak terkait pada Selasa, 17 November 2026. “Iya, rencananya besok kami akan rapat dengar pendapat,” kata Rahim dilansir dari Kompas.com

Komentar