PASANGKAYU, SULBARNEWS – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasangkayu mulai menggodok delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Pembahasan tersebut dilakukan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada Kamis, (12/11/2026), bertempat di Ruang Aspirasi DPRD Pasangkayu.
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Pasangkayu, Syaifuddin A. Baso, dan dihadiri sejumlah anggota Bapemperda serta perwakilan OPD terkait.
Adapun OPD yang hadir di antaranya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Badan Pendapatan Daerah, BKPSDM, Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Organisasi, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
Delapan Ranperda yang dibahas mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, APBD 2028, perubahan APBD 2027, penataan perangkat daerah, penyesuaian pidana, hingga pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, terdapat pula usulan Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perangkat Desa serta Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD Pasangkayu juga mengusulkan Ranperda tentang Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual melalui hak inisiatif DPRD.
Keterlibatan OPD dalam pembahasan ini bertujuan menyelaraskan setiap usulan regulasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Melalui pembahasan awal ini, Bapemperda DPRD Pasangkayu mendorong agar masing-masing OPD mematangkan materi dan substansi Ranperda yang diusulkan, sehingga regulasi yang nantinya dibentuk memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan.
Pembahasan Propemperda 2027 tersebut menjadi bagian dari tahapan DPRD Pasangkayu dalam mempersiapkan kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pasangkayu.
(SULBARNEWS)
Komentar