Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Amalia Fitri, bersama jajaran Sekretariat DPRD menerima audiensi dan koordinasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu, 6 Mei 2026. Kegiatan ini dalam rangka penyampaian rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di wilayah Sulawesi Barat.
Audiensi tersebut diterima di Ruang Kerja Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan, turut dihadiri oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sahrin Salatung, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (FPP) Yulhabianto, serta Kepala Bagian Umum dan Keuangan Radi Murti.
Sementara itu, rombongan dari BPS Provinsi Sulawesi Barat dipimpin langsung oleh Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani, didampingi Kepala Bagian Umum Chitra Dewi Said, Statistisi Ahli Madya Eka Khaerandy Oktafianto, serta Pranata Humas Ahli Pertama Haryo Satriaji.
Dalam audiensi tersebut, Suri Handayani, menyampaikan dua hal utama, yakni rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Barat serta permohonan dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat guna menyukseskan kegiatan nasional tersebut.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri menyambut baik kunjungan dan koordinasi yang dilakukan oleh BPS. Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting dalam menyediakan data akurat dan komprehensif yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor ekonomi.
“DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya sangat penting dalam mendorong perencanaan pembangunan yang tepat sasaran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amalia.
Hal ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yaitu mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
DPRD Sulawesi Barat juga siap mendorong sinergi lintas sektor serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara BPS dan DPRD, sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Barat dapat berjalan lancar, akurat, dan memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah. (Rls)
Komentar