Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 22 Oktober 2025.
Rakor ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi lintas perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat terkait lainnya.
Dari Bapperida Sulbar, hadir Sekretaris Bapperida, Darwis Damir, bersama para kepala bidang yang menjadi bagian dari tim perencana strategis daerah. Mereka berperan dalam mendukung penyusunan kebijakan fiskal berbasis dampak, data, dan rasionalitas belanja daerah.
Dalam kesempatan itu, Darwis Damir menyampaikan bahwa arah kebijakan Gubernur Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk membawa Sulawesi Barat tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.
“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas dan tegas. Beliau bersama Wakil Gubernur memiliki tekad kuat untuk menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan membangun sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan,” ujar Darwis.
Lebih lanjut, Darwis menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025 merupakan langkah strategis di awal masa kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan fiskal daerah selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Sebagai instansi perencana, Bapperida Sulbar memandang Rakor ini sebagai wadah penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kondisi fiskal yang dinamis.
“Bapperida mendukung penuh langkah penyesuaian fiskal ini, termasuk penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp146 miliar dari proyeksi awal. Penyesuaian ini penting agar kebijakan anggaran lebih realistis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Darwis.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meneguhkan komitmennya untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas, efektif, dan berpihak pada rakyat, sebagai fondasi utama mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera. (Rls)
Komentar